Masyarakat Butuh Tambahan Modal

News Analisis
Najmudin SE ME, dosen Jurusan Managemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman


Masyakat membutuhkan modal untuk membuka usaha. Perkembangan operasi perusahaan membutuhkan tambahan modal dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Masyakarakat seolah dipaksa untuk melakukan pinjaman. Karena sistem perekonomian yang beredar di pasaran membentuk mereka untuk melakukan pinjaman untuk mengembangkan usaha. Yang menjadi permasalahan adalah pengetahuan masyarakat belum paham betul bagaimana sistem yang diberlakukan bank untuk melakukan pinjaman sehingga masyarakat hanya ikut saja. Keikutsertaan masyakarak melakukan pinjaman karena mereka membutuhkan modal usaha.
Kredit usaha saat ini menjadi sangat menguntungkan bagi pengusaha dan bank. Terutama di Banyumas yang masih banyak peluang untuk melakukan usaha berbagai macam produk.
Namun masyakarakat lebih memilih melakukan pinjaman dari program pemerintah seperti PNPM. Perbankkan sebagai pihak yang meminjamkan modal belum terlihat ada perubahan yang signifikan terkait pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini dikarenakan program pinjaman dari pemerintah lebih dekat dengan masyarakat secara personal. Melalui hubungan personal pengurus PNPM sangat dekat dengan masyakarat. Selain itu mekanisme yang diberikan kepada masyarakat lebih mudah dan bunga pinjaman yang lebih ringan. 
Sebenarnya bank sudah berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat, hanya saja karyawan yang di utus melakukan kerja terkadang membatasi diri kepada masyarakat.
Pinjaman dari perbankkan relatif lebih ketat. Bahkan bank bersedia mengucurkan dana kepada pengusaha apabila pemerintah memberikan dana melalui perbankkan. peran bank hanya sebagai mediator dari pemerintah khusus untuk usaha kecil.
Maka banyak strategi yang dilakukan perbankkan untuk menarik minat pengusaha. Program terbaru yang diminati masyarakat adalah berbagai bentuk pinjaman. Masyarakat lebih berminat melakukan pinjaman untuk membuka usaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Untuk usaha Perindustrian masih lemah karena kebijakan pemerintah yang tidak mampu meloby para investor untuk membuka usaha di Banyumas.

26 Perusahaan Bergabung Dengan KADIN

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan perkumpulan para pengusaha yang bergerak dibidang jasa, perdagangan dan konstruksi. Hingga tahun 2012 hanya ada 26 perusahaan yang bergabung dengan KADIN, Senin (27/2).

Para pengusaha bergabung dalam organisasi ini yang meliputi bidang usaha jasa, perdagangan, dan konstruksi.

KADIN berdiri sejak tahun 1973 pada awal pendirian mempunyai 300 anggota. Namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah anggota.

Sebagai organisasi pengusaha KADIN tidak memiliki program khusus karena jumlah anggota yang terbatas.

Seharusnya semua pengusaha bergabung dengan KADIN. Namun kenyataannya banyak pengusaha kontraktor yang bergabung dengan perkumpulan pengusaha lain.

“Mereka pindah keperkumpulan pengusaha lain,” ujar Sumbini (48), karyawan Kadin.

Sertifikat keanggotaan KADIN sangat berguna saat pemerintah melakukan pelelangan konstruksi.

Sambutan Hangat Untuk Jembatan Linggamas

Rencana pembangunan jembatan Purbalingga Banyumas (Linggamas) mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Pembangunan yang baru rencana itu sudah memicu program baru dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Banyumas.

Pasalnya pembangunna itu akan member dampak besar bagi para pengusaha di Kabupaten Banyumas.  Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Perindustrian, Sutaryono pihaknya sangat menyambut rencana pembangunan tersebut.

“Berencana akan memperluas distribusi produk masyarakat Kabupaten Banyumas hingga luar negeri,” ujarnya, Senin (5/3).

Hasil karya masyarakat sudah pantas untuk dinikmati masyarakat hingga tingkat Internasional, namun belum didukung dengan distribusi dan pangsa pasar yang menjanjikan.

Pembangunan jembatan akan mempermudah lalulintas baik perdagangan atau usaha lain antar kabupaten. Begitu juga sambutan masyarakat sekitar yang berharap jembatan itu benar-benar akan dibangun.

“Meskipun baru rencana program pembangunan itu akan memajukan Usaha Kecil Menengah (UKM),” kata Indriani, pengusaha Batik Ninin Sokaraja.

Indriani yang sudah menekuni usaha rumahtangga sejak tahun 2009 lalu sudah mulai mendistribusikan produknya hingga luar kota melalui jalur darat. Ia berharap dengan dibangunnya jembatan penghubung tersebut akan lebih mempermudah distribusi produk masyarakat Banyumas.

Lika-liku Pembangunan Jembatan Linggamas

Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Banyumas dan Purbalingga berdampak positif bagi berbagai pihak. Pasalnya rencana tersebut akan berkaitan langsung dengan masyarakat.

Pembangunan yang baru rencana itu akan mempermudah mobilitas masyarakat dalam melakukan usaha. Seperti yang disampaikan Rachmat Imanda SE Ak, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Purwokerto bahwa pihaknya sangat menyambut hangat rencana tersebut. Ia berharap pembangunan benar-benar akan terlaksana sehingga pengusaha muda bisa go national dalam mengembangkan usahanya.

Tidak hanya mempermudah dalam akses lalulintas, pembangunan tersebut akan mengefektifkan waktu perjalanan para pengusaha. Jembatan itu akan mempermudah perhubungan, terlebih dengan rencana dibukanya bandara komersil di Purbalingga. Pihaknya dapat menjalin hubungan dengan para pengusaha lain di luar kota.

“Yang tadinya harus menempuh waktu lima jam untuk sampai di luar kota, dengan dibukanya jembatan dan bandara maka hanya butuh waktu satu jam untuk sampai tujuan,” ujarnya, Selasa (6/3).

Pria yang akrab disapa Imanda ini memandang bahwa para pengusaha juga membutuhkan bandara komersial. Apabila benar-benar dilakukan akan banyak program yang dilakukan para pengusaha. Mulai dari seminar, usaha, tamu luar kota, pejabat, bahkan investor berdatangan ke Banyumas.

Rencana dari HIPMI akan membuka jaringan sebanyak mungkin hingga tingkat nasional. Dari asosiasi ini lebih banyak melakukan edukasi sehingga dapat menangkap peluang usaha lebih luas.

Selama ini jalur lalulintas yang cukup jauh sehingga membutuhkan waktu lama menjadi kendala dalam membuka jaringan dengan dunia luar. Dengan dibukanya jembatan dan bandara komersil, ia memprediksi Banyumas akan berdatangan para investor baik dari luar maupun investor domestik. Mengingat potensi Banyumas yang saat ini terkenal dengan kota jasa.

Sambutan dibangunnya jembatan Linggamas juga dilontarkan Rini, karyawan CV. Adhi Wijaya Purwokerto. Ia berharap rencana tersebut akan mendatangkan manfaat bagi khalayak umum. Namun ia belum yakin apabila pembangunan itu baru sekedar rencana.

“Terkadang yang disayangkan pembangunan akhirnya mangkrak, tidak ada perawatan,” ujar Rini.

Pembangunan yang memakan biaya tidak sedikit hanya digencarkan saat awal-awal saja, sesudahnya dibiarkan begitu saja tanpa ada perawatan. Meskipun manfaatnya akan memperlancar arus transportasi.

Keraguan juga dilontarkan Hadi Waluyo, pemilik CV Dwi Tunggal Jaya Purwokerto, ia tidak yakin dengan rencana pembangunan tersebut. Pria yang bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini tidak percaya dengan rencana besar pemerintah. Menurutnya pemerintah tidak mampu untuk membangun jembatan Linggamas, terlebih dengan membuka bandara komersil seperti yang diisukan.

“Tidak usah muluk-muluk yang penting sekarang merdeka, dapat hidup sejahtera,” ujar Hadi.

PLN Keluhkan Tunggakan Pembayaran

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) keluahkan jumlah pelanggan prabayar. Program ini bertujuan untuk menjual produk listrik prabayar sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dan pelanggan PLN di Kabupaten Banyumas.

PLN Rayon Purwokerto kota menargetkan Banyumas menjadi kabupaten dengan jumlah pelanggan listrik prabayar terbesar dibanding kabupaten atau kota lain di wilayah kerja PLN distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Perubahan listrik pasca bayar menjadi prabayar dilaksanakan sejak tahun 2010. Namun masyarakat masih ada yang menggunakan pasca  bayar.

“Berdasarkan rencana pencapaian migrasi ke prabayar tahun 2012 PLN menargetkan 4101 pelanggan. Namun hingga akhir Februari masih tercatat 11.769 pelanggan yang nunggak pembayaran,” kata Subuh Subagiyanto, Manager Rayon Purwokerto, Senin (13/3).

Ia mengeluhkan dengan jumlah tunggakan pelanggan tersebut. Pihaknya telah mengerahkan 60 petugas untuk melakukan penagihan di Rayon Purwokerto. Namun hasilnya masih tetap saja ada yang nunggak.

Dari jumlah pelanggan yang nunggak tersebut tercatat Rp 969 juta dana mengendap di pelanggan. PLN merasa kesulitan mengubah mindset pelanggan yang terbiasa menggunakan pasca bayar.

“Padahal prabayar lebih menguntungkan. Pelanggan tidak lagi berfikir uang tuanggakan yang harus dibayarnya,” kata Jumeno, Humas PLN area Purwokerto.

Tunggakan listrik mayoritas berada pada kalangan rumahtangga. Bahkan tercatat 5646 pelanggan yang telat bayar untuk untuk daya 450 VA.

PLN Membumikan Listrik Prabayar

Perusahaan Listrik Negara (PLN) membumikan listrik prabayar di Kabupaten Banyumas. Area Banyumas yang memiliki empat rayon yaitu Rayon Purwokerto, Banyumas, Ajibarang, dan Wangon ini menggencarkan PLN Prepaid.

“Program prabayar sudah terlaksana sejak tahun 2010 menggunakan voucher isi ulang token. Sekarang PLN sedang mengusahakan semua pelanggan menggunakan listrik prabayar,” ujar  Subur Subagiyanto, Manager Rayon Purwokerto kota, Senin (13/3).  

PLN Prepaid atau yang biasa dikenal dengan PLN Prabayar merupakan produk inovasi yang memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menggunakan listrik dengan sistem transaksi pembayaran dimuka sebelum listrik dipakai. 

Penggunaan ini melalui pembelian dan pengisian ulang kwh sehingga memberi nilai tambah serta manfaat bagi pelanggan.

Seperti  yang disampaikan Timbul, Kepala Bagian Umum PLN Purwokerto kota bahwa pelanggan akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran listrik.

“Pelanggan tidak dikagetkan lagi dengan tagihan rekening listrik bulanan yang besarnya tidak bias diprediksi,” katanya.

Dalam struk voucer isi ulang token-kwh tercantum nilai kwh dan rupiah token, biaya administrasi bank, Pajak Penerangan Jalan Umum dan materai.

Pengisian dilakukan dengan menekan tombol angka yang terdapat pada kwh-meter sesuai dengan kode token-kwh yang ditampilkan dalam struk pembelian voucer isi ulang.

Harga voucer isi ulang tersedia dengan nilai nominal tertentu mulai dari Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, Rp 250 ribu, dan Rp 500 ribu. Sedangkan nilai nominal bebas mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 1 juta.

Dengan sistem isi ulang ini pelanggan mengetahui transaksi pembayaran secara transparan karena besarnya pemakaian listrik (kwh) dan biaya yang dikeluarkan dalam rupiah dapat diketahui langsung setiap saat melalui mesin prabayar. Sehingga pelanggan tidak tergangggu lagi dengan rutinitas kedatangan pencatat meter setiap bulan.

Permintaan Melonjak Pada H-3

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) banyak mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Naiknya harga yang akan dimulai pada (1/4) mendatang memicu peningkatan permintaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU) akan BBM di Kabupaten Banyumas.
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas memprediksi permintaan BBM akan melonjak pada H-3.
Seperti yang dikatakan Anas Pribadi SE, Ketua Hiswana Migas, Selasa (20/3) bahwa sementara ini tidak ada penambahan jumlah BBM di setiap SPBU. Namun yang terjadi memang permintaan dari SPBU bertambah. Ia mengatakan kemungkinan permintaan akan melonjak tiga hari menjelang kenaikan.
Untuk mengatasi lonjakan tersebut, pihaknya berusaha menerapkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM.
"Dalam mengantisipasi kekurangan stok BBM kami menerapkan Perpres tentang pembatasan permintaan bagi para pengecer seperti petani, nelayan dan usaha kecil lain harus meminta rekomendasi dari instansi terkait.Bagi yang tidak mempunyai surat rekomendasi maka tidak akan dilayani," ujar Anas.
Namun surat rekomendasi itu tidak perlu dibuat lagi bagi para pengusaha kecil yang sebelumnya sudah mempunyai surat rekomendasi.
Saat ini dari 78 SPBU yang tergabung dalam HISWANA MIGAS rata-rata permintaan BBM mencapai 40 liter untuk setiap pembelian.
"Sejauh ini tidak terjadi kekurangan BBM di Banyumas, kalaupun ada SPBU yang kehabisan BBM itu dimungkinkan karena pengisian yang terlambat" kata Heru Listianto, Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Banyumas.
Pengecer harus menunjukkan surat rekomendasi dari instansi terkait untuk dapat mengisi BBM, itupun hanya berlaku di satu SPBU saja.

Bank Jateng Fokus KPE PNS

SATELITPOST, PURWOKERTO- Program perbankkan mulai dari kredit, tabungan, deposito, giro, hingga pelayanan untuk pensiunan sudah menjadi andalan bank di Kabupaten Banyumas.

Seperti yang dilakukan BPD Jateng. Pihaknya sedang menggalakkan program Kredit Pegawai Elektronik (KPE) yang dikhususkan untuk para pegawai negeri di Banyumas.

"Dari 17 ribu pegawai negeri yang ada hingga kini sudah 11 ribu yang bergabung dengan Bank Jateng," ujar Teguh Hartanto, Pimpinan Bank Jateng Cabang Purwokerto, Senin (5/3).

Meskipun KPE merupakan program dari Pemerintah Daerah (Pemda) namun masih ada saja yang belum bergabung.

KPE yaitu program nasional dengan menggunakan ID bagi para pegawai. ID tersebut dapat digunakan untuk bermacam-macam kegunaan. Mulai dari kartu anggota, ATM, bahkan kartu kesehatan. Semuanya berada dalam satu kartu yang dikelola Bank Jateng.

Program itu sudah setahun yang lalu namun sampai sekarang masih menjadi andalan bagi Bank Jateng. Karena program itu langsung dari pemerintah dan setiap pegawai negeri wajib menggunakannya. (nurhayatifitri99@yahoo.co.id)

Kredit Usaha Kalah dengan Otomotif

SATELITPOST, PURWOKERTO-Perusahaan leasing menarik simpati masyarakat. Pasalnya perusahaan tersebut melayani hampir semua kebutuhan masyarakat seperti otomotif, elektronik, kredit usaha, bahkan asuransi jiwa.

Seperti yang dilakukan Adira Finance Multy Leasing yang melayani kebutuhan otomotif masyarakat baik motor ataupun mobil dan kredit usaha masyarakat. Bahkan semua produk otomotif dapat dilayaninya.

Adira mempunyai marketing dealer dan marketing nondealer. Marketing dealer bertugas melakukan hubungan kerja dengan dealer. Sedangkan marketing nondealer bertugas melakukan hubungan langsung dengan masyarakat untuk mencari nasabah. Marketing dealer bertugas melakukan peminjaman melalui bank danamon (Maxi Tunai By Danamon).

Ia bekerjasama dengan perusahaan instansi untuk melakukan gattering yaitu kerjasama transaksi. Menurut Dedi Haryanto, Supervisor Adira Finance Purwokerto permintaan otomotif saat ini sangat fluktuatif sesuai dengan minat masyarakat terhadap produk otomotif. Berbeda dengan permintaan akan kredit usaha yang tidak mengalami peningkatan peminat.

"Masyarakat banyak melakukan kredit usaha dalam bidang industry," ujarnya.

Peminat otomotif bisa mencapai 1000 unit dalam satu bulan. Sedangkan untuk kredit hanya mencapai 200 nasabah. Dengan banyaknya peminat otomotif khususnya di Purwokerto persaingan leasing akan semakin ketat. Terlebih perusahaan-peusahaan finance. (nurhayatifitri99@yahoo.co.id)